Artikel

Pada tanggal 1 Juli 2021 lalu Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan e-services untuk para nazhir di Indonesia dalam bentuk layanan elektronik untuk pendaftaran nazhir. Layanan ini diluncurkan sebagai bagian dari fase kedua dari tahapan proses transformasi digital yang dilakukan oleh BWI untuk memperkuat ekosistim pembangunan wakaf nasional. Pada peluncuran e-services tersebut, Ketua BWI Prof Mohamad […]

Oleh: Irfan Syauqi Beik Salah satu kabar yang menjadi angin segar dalam upaya memperkuat pembangunan ekonomi syariah adalah dimasukkannya RUU Ekonomi Syariah ke dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2022. RUU Ekonomi Syariah ini dijadikan sebagai RUU yang menjadi inisiatif DPR. Hal ini pun telah dikonfirmasi secara eksplisit oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Akhir-akhir ini pertumbuhan tentang wakaf, berkembang luar biasa. Kita patut bersyukur, karena instrumen tentang kesejahteraan, keharkatan dan keabadian yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, telah tumbuh dan berkembang kembali dengan pesat. Tugas BWI atau Badan Wakaf Indonesia yaitu ingin mengajak pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam untuk bersama-sama

Pakar ilmu hadis KH Ahmad Luthfi Fathullah menjelaskan, pola bersedekah pada zaman Rasulullah dan sekarang berbeda. Saat ayat tentang kewajiban bersedekah turun, kaum Muslimin berlomba-lomba paling banyak bersedekah. “Pada awal kedatangan Rasul, sahabat Anshar dan Muhajirin tidak terlalu kaya. Hanya saja ketika datang perintah bersedekah, mereka yang punya duit langsung jor-joran bersedekah, misalnya Abu Thalhah

Anggota (Komisioner) dan Ketua Pusat Kajian dan Transformasi Digital (PKTD) Badan Wakaf Indonesia (BWI), Irfan Syauqi Beik, mengatakan bahwa potensi wakaf di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari data pengumpulan uang nasional. “Pada periode 2011-2018 uang wakaf Indonesia terkumpul 255 Miliar. Pada periode 2018-2021 terkumpul sebanyak 855 Miliar. Sejak

Jurnalis Ma’had al-Jami’ah al-Aly. Setiap manusia, terutama umat Islam tentunya ingin berinvestasi. Sementara investasi yang paling kekal dan bisa kita panen selamanya adalah wakaf. Hampir setiap umat Muslim di Indonesia berwakaf, baik berupa wakaf tanah, wakaf uang, dan lain sebagainnya guna ingin mengamalkan amaliyah Rasulullah saw tentang wakaf yang manfaatnya akan terus-menerus mengalir, sekalipun pewakafnya telah

Dunia filantropi di Indonesia memegang kunci dalam konteks sosial. Dalam hal ini, konstelasi politik, sosial, ekonomi Indonesia membuat Muhammadiyah memiliki modal dalam hal yang luas untuk mobilisasi dalam bentuk zakat, infaq, wakaf, dan sedekah. Praktik berzakat secara filantropi di Indonesia sendiri baru dimulai pada tahun 90-an. Sebelumnya, masyarakat muslim melakukan zakat, infaq, wakaf dan sedekah

Filantropi Islam mempunyai instrumen beragam seperti zakat, wakaf, infaq dan sedekah. Penggunaan instrumen tersebut ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan yang merupakan tujuan maqashid syariah. Namun saat ini justru terjadi ketimpangan yang signifikan dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun perlakuan hukum. Merespon hal tersebut, Prodi Ilmu Ekonomi dan Lab. ZISWA (Zakat, Sedekah, Infaq, Wakaf) membentuk sebuah

Wakaf telah dikenal memiliki manfaat yang luas untuk sosial-ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur, sekolah sebagai salah satu contohnya, menjadi salah satu hasil pemberdayaan wakaf untuk masyarakat tanpa keharusan untuk bergantung pada pemerintah.  Praktik wakaf juga telah dilakukan di berbagai negara muslim. Namun, dampak yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf dirasa masih terbatas dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai perlu dibuat lembaga khusus untuk mengawasi organisasi atau yayasan filantropi agar tidak terjadi penyelewengan dana donasi. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyusul hebohnya isu penyelewengan dana oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT). “Memang harus diperkuat dan kemudian pengawasan oleh lembaga apakah itu independen atau lembaga khusus sangat