Di tengah tuntutan pembangunan infrastruktur kota yang kian dinamis, pemerintah daerah di Indonesia sering kali terbentur oleh masalah klasik: defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterbatasan dana konvensional sering kali memperlambat pembangunan fasilitas publik yang vital bagi masyarakat. Di sisi lain, terdapat paradoks yang cukup memprihatinkan dalam ranah filantropi Islam: miliaran aset wakaf di Indonesia masih bersifat statis dan belum dikelola secara produktif. Sebagian besar aset tersebut masih terpaku pada bentuk fisik tradisional seperti tanah makam, masjid, atau madrasah, tanpa memberikan dampak putaran ekonomi yang optimal bagi kesejahteraan umat.
Menghadapi tantangan makroekonomi dan sosial ini, sinergi antara pasar modal syariah melalui instrumen Sukuk dan lembaga filantropi Islam melalui instrumen wakaf muncul sebagai angin segar yang solutif. Inovasi finansial ini bukan sekadar wacana teoretis belaka, melainkan sebuah instrumen krusial untuk mendorong kemandirian finansial daerah. Melalui optimalisasi wakaf uang dan integrasi aset produktif, kita dapat menggerakkan roda ekonomi regional, membebaskan umat dari ketergantungan utang luar negeri, sekaligus merealisasikan keadilan sosial secara nyata di tingkat akar rumput.
Sebagai bagian dari gerakan edukasi berkelanjutan yang diusung oleh Wakaf Mulia Institute, artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana skema ini dapat diimplementasikan di Indonesia. Melalui platform wakafmulia.org, masyarakat kini dapat memahami bahwa kontribusi finansial dalam Islam tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga dapat bertransformasi menjadi infrastruktur konkret. Ini adalah kesempatan emas bagi setiap Muslim untuk menanam sedekah jariyah modern yang berdampak masif, di mana dana yang disalurkan akan melahirkan fasilitas publik yang sangat dibutuhkan, sekaligus memastikan pahala mengalir terus tanpa terputus hingga akhirat kelak.
Bagian I: Belajar dari Dunia — Sukses Global Transformasi Kota Berbasis Wakaf
Untuk memahami potensi besar dari instrumen ini, kita perlu melihat bagaimana negara-negara Muslim lain dan lembaga internasional berhasil mentransformasikan lanskap perkotaan mereka melalui pengelolaan tata kelola wakaf yang progresif dan modern.
Mesir & Al-Azhar
Mesir memiliki sejarah panjang dalam mengelola dana sosial Islam secara luar biasa. Pada masa Dinasti Ayyubid (1171–1260), hampir seluruh lahan pertanian di bawah kekhalifahan dialihkan menjadi aset wakaf yang dikelola secara profesional oleh negara melalui bait al-mal. Pemimpin legendaris Salahuddin al-Ayyubi mempelopori pembangunan berbagai madrasah seperti madrasah Nasiriyah dan Qumhiyah, serta mengembangkan skema wakaf uang untuk mendanai operasional masjid, pendidikan, rumah sakit, dan pemukiman. Tradisi ini berlanjut pada periode Mamluk. Hasilnya, Universitas Al-Azhar yang telah berdiri lebih dari seribu tahun mampu menjadi pionir pendidikan dunia Islam dan membiayai seluruh operasional kampusnya secara mandiri berkat fondasi aset wakaf yang sangat besar. Tidak hanya di sektor pendidikan, Mesir juga sukses mengembangkan sektor kesehatan modern melalui skema ini, yang ditandai dengan pembangunan rumah sakit kanker anak di Kairo yang memberikan pelayanan medis secara gratis bagi masyarakat.
Arab Saudi & Menara Zamzam
Di Arab Saudi, optimalisasi aset dilakukan melalui integrasi dengan sektor komersial berskala besar. Salah satu contoh paling ikonik adalah pembangunan Menara Zamzam (Abraj Al-Bait) di Makkah al-Mukarramah. Proyek bernilai miliaran dolar ini dibangun di atas tanah wakaf milik otoritas kerajaan yang dikembangkan menggunakan konsep Build Operate Transfer (BOT) oleh Bin Laden Co.. Hasil komersial dari proyek superblok ini digunakan untuk mendukung operasional kawasan suci Masjidil Haram. Selain itu, terdapat proyek Awqaf Al-Rajhi di berbagai pusat kota utama Arab Saudi yang melibatkan investasi swasta dalam pengembangan real estat produktif. Di sektor kesehatan, Arab Saudi memiliki Jam’iyyat al Iman li al Ri’yati Mardha Sarathan al-Khairiyyah (Lembaga Kebajikan Al-Iman untuk Pasien Kanker) di wilayah Jeddah. Berdiri di atas lahan seluas 4.700 m² dengan bangunan 14 lantai, rumah sakit ini menggabungkan layanan komersial sebagai wakaf produktif yang keuntungannya digunakan penuh untuk membiayai pengobatan kanker secara gratis bagi pasien kurang mampu.
Kuwait & Singapura
Kuwait mengelola filantropi ini secara modern melalui lembaga khusus bernama Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) yang berada di bawah pengawasan komite khusus dan dipimpin langsung oleh Menteri Urusan Awqaf dan Keislaman. KAPF gencar melakukan kampanye pemasaran melalui media massa, televisi, radio, hingga papan iklan strategis untuk mendorong masyarakat berwakaf. Layanan bagi penerima manfaat (al-mauquf alaih) disalurkan secara profesional dan kredibel di berbagai sektor ekonomi dengan memanfaatkan integrasi teknologi digital modern, seperti mobile banking, layanan SMS, dan kantor layanan terpadu.
Sementara itu, Singapura memberikan contoh luar biasa tentang bagaimana komunitas Muslim minoritas mampu mengelola instrumen ini secara progresif. Di bawah pengawasan Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS)—lembaga resmi di bawah Kementerian Kebudayaan, Komunitas, dan Kepemudaan—tata kelola aset dilakukan dengan sangat efisien. MUIS bertanggung jawab mengelola sertifikasi halal, zakat, haji, manajemen masjid, serta pendidikan Islam. Untuk memaksimalkan potensi ekonomi, MUIS melakukan langkah berani dengan mendirikan anak perusahaan komersial bernama Warees Investment Pte Ltd pada September 2001. Melalui Warees, terjadi pemisahan yang jelas antara peran sosial MUIS dan fungsi komersial profesional yang bertugas merevitalisasi, mengelola, serta mengembangkan aset-aset wakaf yang awalnya tidak produktif menjadi properti komersial bernilai tinggi.
Potensi vs Tantangan di Indonesia
Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan data sistem informasi dan buku kinerja pengelolaan Kementerian Agama pada tahun 2022, Indonesia memiliki potensi fisik yang sangat masif, yaitu sekitar 440 ribu titik tanah wakaf bersertifikat dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Namun, realisasi nominal wakaf uang yang tercatat per Maret 2022 baru mencapai Rp1,4 triliun. Angka realisasi ini menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar jika dibandingkan dengan estimasi potensi riil kemampuan wakaf uang nasional yang mampu mencapai Rp180 triliun per tahun.
Tantangan utama yang dihadapi adalah pola pikir masyarakat tradisional yang masih menganggap bahwa berwakaf harus berupa tanah atau bangunan fisik untuk keperluan ibadah ritual saja. Akibatnya, banyak aset tanah perkotaan yang telantar dan tidak produktif. Di sisi lain, momentum otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk kreatif mencari sumber pembiayaan baru guna mengatasi defisit anggaran. Bahkan wilayah dengan anggaran besar seperti Provinsi DKI Jakarta tercatat mengalami defisit anggaran pada tiga tahun anggaran (2018, 2019, dan 2021) karena realisasi belanja daerah lebih besar daripada pendapatan. Oleh karena itu, penggabungan pasar modal syariah dan dana sosial Islam menjadi solusi mutakhir untuk menjembatani ketimpangan pembangunan ini.
Bagian II: Membedah Dua Sayap Sukuk Wakaf: Skema CWLS dan SLW
Secara terminologi linguistik, sukuk merupakan bentuk jamak dari kata “sakk” yang berarti sertifikat atau dokumen bukti kepemilikan. Dalam industri keuangan syariah, sukuk merujuk pada efek atau surat berharga yang didasarkan pada kepemilikan aset nyata (tangible assets), berbeda dengan obligasi konvensional yang hanya berupa surat pengakuan utang. Berdasarkan laporan tahunan IIFM 2023, total penerbitan sukuk global (baik jangka panjang maupun pendek) pada tahun 2022 mencapai USD 182,715 miliar, di mana pasar ini didominasi oleh penerbitan berdaulat (sovereign) dari Asia, Afrika, dan negara-negara GCC, dengan Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia sebagai pemain utama yang terus menunjukkan tren pertumbuhan volume yang positif.
Secara historis, penggunaan dokumen kertas untuk mengakui hak kepemilikan dalam aktivitas komersial Islam telah dipraktikkan sejak era klasik (700–1300 M), yang terinspirasi dari perintah tertulis dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282. Agar dapat diperdagangkan di pasar sekunder, struktur sukuk harus didominasi oleh aset berwujud, di mana beberapa ahli fikih menetapkan batas minimal aset nyata sebesar 33%, sementara ahli lainnya mensyaratkan 51% hingga 70% dari nilai nominal sukuk. Ketika instrumen sukuk diintegrasikan dengan pranata wakaf, lahirlah sebuah inovasi gabungan akad yang menyatukan motif investasi komersial (tijari) dan motif sosial kemanusiaan (tabarru’at). Sinergi ini diimplementasikan melalui dua skema utama:
1. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) – The Social Investment
Skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan sebuah model tata cara investasi di mana dana wakaf uang yang dikumpulkan dari masyarakat ditempatkan pada instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara. Mekanisme operasionalnya dirancang secara komprehensif dan kolaboratif melibatkan sedikitnya lima pihak utama:
-
Bank Indonesia (BI) bertindak sebagai fasilitator dan akselerator pasar.
-
Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertindak sebagai nazhir utama yang menerima dan mengelola dana makro.
-
Nazhir Produktif Mitra bertindak sebagai mitra lapangan operasional BWI.
-
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), seperti bank syariah, bertindak sebagai tempat penghimpunan dana dan pendaftaran identitas wakif.
-
Kementerian Keuangan Republik Indonesia bertindak sebagai emiten atau penerbit instrumen SBSN.
Secara teknis, masyarakat (wakif) dapat menyalurkan dana mereka, baik dalam bentuk wakaf uang permanen maupun temporer (berjangka waktu tertentu, misalnya 3 hingga 5 tahun), melalui akses perbankan digital LKS-PWU. Setelah dana terakumulasi dalam jumlah tertentu—di mana untuk skema private placement khusus proyek sosial minimal bernilai Rp50 miliar—dana tersebut diinvestasikan ke dalam SBSN yang diterbitkan pemerintah. Berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013, seluruh kepemilikan surat berharga tersebut wajib dicatat dalam kustodian atas nama nazhir.
Selama masa tenor sukuk berjalan, pemerintah akan membayarkan imbal hasil berupa kupon atau diskonto secara berkala. Uniknya, imbal hasil ini tidak diambil oleh wakif, melainkan disalurkan oleh nazhir (dengan bagian manajemen nazhir maksimal sebesar 10%) langsung kepada lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah untuk membiayai program sosial kemasyarakatan, pembangunan fasilitas umum, pelayanan kesehatan gratis, bantuan operasional ibadah, hingga pencapaian target SDGs. Ketika sukuk mencapai masa jatuh tempo (maturity), seluruh dana pokok investasi aman 100% dan akan dikembalikan secara utuh kepada wakif (untuk jenis wakaf temporer), atau tetap dikelola oleh nazhir untuk diinvestasikan kembali (untuk jenis wakaf permanen). Skema ini berhasil menarik ceruk pasar baru yang disebut social investors, yakni para investor yang menempatkan dana tanpa mengejar keuntungan pribadi, melainkan demi kemaslahatan sosial.
2. Sukuk Linked Waqf (SLW) – The Infrastructure Catalyst
Jika CWLS berbasis pada pengumpulan uang tunai, maka Sukuk Linked Waqf (SLW) atau yang dikenal juga dengan skema Sukuk Linked Flf (SLF) merupakan solusi mutakhir yang ditujukan untuk mengoptimalisasi aset-aset fisik atau tanah wakaf yang saat ini telantar (idle) di perkotaan. Dalam skema ini, tanah wakaf yang tidak produktif dijadikan sebagai underlying asset (aset dasar atau jaminan) untuk penerbitan sukuk daerah atau sukuk korporasi.
Melalui skema SLW, pemerintah daerah atau pengembang dapat memperoleh dana segar dari investor pasar modal untuk mendanai pembangunan infrastruktur publik di atas tanah wakaf tersebut, seperti pasar rakyat, rumah sakit daerah, gedung perkantoran, perkebunan produktif, hingga lembaga pendidikan. Investor sukuk akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan komersial pengelolaan fasilitas infrastruktur tersebut. Setelah masa konsesi sukuk selesai, fasilitas infrastruktur yang telah terbangun sepenuhnya menjadi aset milik lembaga wakaf untuk terus digunakan bagi kemaslahatan umat. Skema ini secara efektif menjembatani jurang pemisah kebutuhan dana pembangunan kota tanpa membebani APBD secara berlebihan.
Pandangan Empat Mazhab Mengenai Legalitas Hukum Wakaf
Dalam fikih Islam, para ulama memiliki dinamika pandangan terkait konsep kepemilikan dan fleksibilitas pemanfaatan aset ini, yang melandasi keabsahan skema finansial modern:
-
Mazhab Hanafi (Imam Abu Hanifah): Mendefinisikan aktivitas ini sebagai tindakan menahan sebuah aset di bawah hak kepemilikan pemiliknya (wakif) disertai pemberian sedekah dari hasil keuntungan atau manfaatnya. Kepemilikan aset secara hukum tetap melekat pada diri wakif secara kontinu, sehingga ia diperbolehkan untuk menarik kembali wakafnya, menjualnya, dan jika ia wafat, aset tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Konsep ini menekankan bahwa yang disumbangkan hanyalah hak guna (donation of advantages).
-
Mazhab Maliki (Imam Malik): Berpandangan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat dari suatu aset selama aset tersebut masih ada, dengan ketentuan bahwa hak milik atas aset tersebut secara hukum tetap menjadi milik wakif, meskipun hanya sebatas nama. Namun, mazhab ini melarang wakif melakukan tindakan hukum yang melepaskan kepemilikannya kepada orang lain (seperti menjual atau menghibahkannya) dan ia wajib mendonasikan manfaatnya kepada penerima (mustahiq). Wakaf dianggap sah meskipun dibatasi oleh jangka waktu tertentu (temporary) sesuai keinginan pemiliknya dan tidak disyaratkan abadi selamanya.
-
Mazhab Syafi’i (Imam Syafi’i): Mayoritas ulama Syafiiyah menegaskan bahwa proses ini merupakan pelepasan hak kepemilikan dari wakif secara mutlak setelah akad selesai. Status kepemilikan aset berpindah secara total menjadi milik Allah SWT demi mendekatkan diri kepada-Nya. Oleh karena itu, aset tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan oleh ahli waris, dan jangka waktu berlakunya adalah mutlak untuk selama-lamanya (perpetual).
-
Mazhab Hanbali (Imam Ahmad bin Hanbal): Memiliki pandangan yang mirip dengan Mazhab Syafi’i terkait pelepasan hak milik demi tujuan karitatif. Namun, Mazhab Hanbali memberikan kelonggaran penting terkait penyelamatan aset: properti tersebut dilarang keras untuk dijual kecuali jika aset tersebut telah rusak, telantar, dan sama sekali gagal menghasilkan manfaat ekonomi. Jika kondisi darurat itu terjadi, properti boleh dijual dan seluruh hasil penjualannya wajib digunakan untuk membeli aset pengganti yang baru guna melanjutkan tujuan filantropi semula.
Dalam implementasi sukuk, pemanfaatan aset fisik untuk penerbitan instrumen keuangan sering kali berbenturan dengan aturan syariah yang melarang penjualan atau pengalihan aset ibadah. Namun, melalui mekanisme hukum Istibdal (pertukaran aset wakaf yang tidak produktif dengan aset lain yang lebih produktif) yang disetujui oleh pengadilan syariah setelah verifikasi ketat, integrasi kontrak komersial dan sosial ini dapat dijalankan secara sah tanpa melanggar koridor hukum Islam.
Bagian III: Menakar Kemaslahatan Sukuk Wakaf Lewat Kacamata Maqashid Syariah
Secara epistemologi, kata maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshid yang berarti tujuan, prinsip, sasaran, atau hasil akhir. Konsep Maqashid Syariah didefinisikan sebagai rahasia, maksud, dan tujuan mendalam di balik setiap beban hukum dan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia guna menuntun mereka dalam berinteraksi sosial (muamalah). Fondasi konseptual ini pertama kali diartikulasikan secara mendalam oleh Imam al-Ghazali dan kemudian diperluas secara metodologis oleh Imam al-Shatibi. Mayoritas ulama membagi tingkatan kemaslahatan (maslahah) manusia ke dalam tiga kategori utama: dharuriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier/komplemen). Sukuk wakaf daerah memiliki kontribusi signifikan pada ketiga tingkatan tersebut:
al-Maqashid al-Dharuriyat (Kebutuhan Primer)
Tingkatan dharuriyat merupakan penyokong utama kehidupan manusia, di mana jika tingkatan ini tidak terpenuhi, maka sistem tatanan kehidupan akan mengalami kerusakan dan kekacauan massal. Syariat Islam menetapkan lima perlindungan dasar (al-kulliyat al-khams) yang dipenuhi oleh instrumen ini sepanjang sejarah:
-
Menjaga Agama (Hifzh ad-Din): Secara historis, dana sosial ini dialokasikan untuk pemeliharaan, operasional, dan pembangunan pusat-pusat ibadah agung, seperti Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina.
-
Menjaga Jiwa dan Harta (Hifzh an-Nafs & Hifzh al-Maal): Pemenuhan kebutuhan pokok hayati manusia seperti penyediaan makanan, pakaian, dan air bersih bagi kaum dhuafa. Sejarah mencatat praktik penyediaan makanan harian gratis yang berkelanjutan di Masjid Syekh Abdul Qadir al-Kilani di Baghdad, serta tradisi penyediaan makanan pada momen-momen keagamaan. Di sektor air bersih, Khalifah Uthman bin Affan RA mempelopori pembelian sumur air milik seorang Yahudi yang kemudian diwakafkan untuk melayani kebutuhan air minum seluruh penduduk kota Madinah secara gratis.
-
Menjaga Akal (Hifzh al-Aql): Digunakan untuk membangun kapasitas intelektual umat melalui pendanaan riset ilmiah, penyediaan beasiswa, dan pendirian lembaga pendidikan serta perpustakaan besar penyangga peradaban. Contoh nyatanya adalah pendirian perpustakaan Khazanat al-Kutub di Shiraz, Iran oleh penguasa Buwaihi pada abad ke-10; institusi ilmiah Dar al-Ilm di Al-Azhar Mesir pada masa Fatimih; serta Buyut al-Hikmah di Baghdad yang dibangun oleh Khalifah Harun al-Rashid pada abad ke-8 sebagai pusat penerjemahan dan perkembangan filsafat serta sains dunia.
-
Menjaga Keturunan (Hifzh an-Nasl): Diwujudkan melalui pembangunan panti asuhan, lembaga pengasuhan anak yatim, dan jaminan perlindungan sosial bagi janda serta anak-anak korban perang, melanjutkan tradisi Rasulullah SAW yang menjamin kehidupan keluarga para sahabat yang syahid di medan pertempuran. Dalam konteks pembangunan kota, lembaga pengelola diwajibkan menjaga nilai dan kelangsungan aset dalam jangka panjang demi keberlanjutan generasi mendatang.
al-Maqashid al-Hajiyat (Kebutuhan Sekunder)
Kategori hajiyat berfungsi sebagai pelengkap dan penyedia kemudahan dalam hidup manusia. Meskipun ketiadaannya tidak sampai menghancurkan tatanan sosial, mengabaikan aspek ini akan menimbulkan kesulitan besar dan membuat fungsi masyarakat tidak berjalan secara optimal.
-
Membuka Lapangan Pekerjaan: Melalui skema finansial terintegrasi ini, para nazhir dapat mendirikan berbagai unit usaha produktif baru yang bergerak di bidang layanan publik, seperti pembangunan pasar modern, rumah sakit, dan pusat pendidikan. Aktivitas ekspansi ini secara langsung menyerap tenaga kerja perkotaan secara masif, menciptakan nilai tambah ekonomi, serta membantu mengentaskan kemiskinan urban.
-
Mengurangi Beban Fiskal Negara: Ketika sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan, pertanian, dan proyek infrastruktur strategis dapat didanai secara mandiri oleh instrumen sosial Islam, beban pengeluaran APBN atau APBD pemerintah akan berkurang secara signifikan. Penghematan anggaran publik ini memungkinkan pemerintah mengalokasikan dana cadangan mereka untuk jenis investasi publik penting lainnya.
al-Maqashid al-Tahsiniyat (Kebutuhan Komplemen)
Tingkatan tahsiniyat mendorong pencapaian kehidupan yang lebih baik, nyaman, indah, dan bermartabat melalui metode-metode yang beretika. Kehadiran proyek sukuk ini berkontribusi langsung terhadap keindahan tata kota (urban landscape) melalui pembangunan fasilitas penunjang seperti taman kota, area publik yang asri, perbaikan sanitasi, pembangunan pemandian umum (hamam), jalan raya, toko-toko retail, dan fasilitas komersial perkotaan lainnya. Sinergi ekonomi ini memicu lahirnya ekosistem industri baru yang mempercepat pertumbuhan ekonomi kota, menciptakan keseimbangan sosial, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Bagian III: Konvergensi Hijau: Sukuk Wakaf dan Target Global SDGs
Kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan perubahan iklim global merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh mayoritas negara berkembang saat ini. Keuangan sosial Islam memberikan rambu-rambu, nilai moral, dan norma yang ketat untuk membatasi keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam, sekaligus mengajarkan prinsip moderasi demi menjaga hak-hak individu dan masyarakat secara berimbang.
Fleksibilitas mobilisasi, likuiditas, dan variasi opsi penempatan dana yang dimiliki oleh instrumen wakaf uang (baik temporer maupun permanen) menjadikannya sangat adaptif untuk dikonvergensikan dengan agenda pembangunan global PBB. Pemanfaatan instrumen gabungan ini wajib memastikan terjadinya pembagian risiko (risk sharing) serta terbebas sepenuhnya dari unsur gharar (ketidakpastian atau transaksi manipulatif yang merugikan salah satu pihak). Selain itu, saat ini mulai digalakkan penggabungan dalam bentuk Green Sukuk Waqf yang didedikasikan khusus untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan, penjagaan ekosistem iklim, energi terbarukan, dan konservasi alam demi kemaslahatan generasi mendatang.
Berikut adalah tabel keselarasan komprehensif antara instrumen keuangan sosial Islam (Sukuk Wakaf) dengan 17 Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) berdasarkan analisis perspektif Maqashid Syariah:
Tabel Keselarasan Sukuk Wakaf dan Target Global SDGs
| No | Target SDGs | Dimensi Maqashid Dominan | Tingkatan Kebutuhan |
| 1 | Menghapus Kemiskinan (No Poverty) | Harta (Maal) | Dharuriyat |
| 2 | Mengakhiri Kelaparan (Zero Hunger) | Jiwa (Nafs) & Harta (Maal) | Dharuriyat |
| 3 | Kehidupan Sehat & Sejahtera (Good Health & Well-being) | Jiwa (Nafs) & Harta (Maal) | Dharuriyat |
| 4 | Pendidikan Berkualitas (Quality Education) | Akal (Aql) | Dharuriyat |
| 5 | Kesetaraan Gender (Gender Equality) | Harta (Maal), Akal (Aql), Jiwa (Nafs), & Keturunan (Nasb) | Dharuriyat |
| 6 | Air Bersih & Sanitasi Layak (Clean Water & Sanitation) | Jiwa (Nafs) & Keturunan (Nasb) | Dharuriyat |
| 7 | Energi Bersih & Terjangkau (Affordable & Clean Energy) | Keturunan (Nasb) | Hajiyat |
| 8 | Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work & Economic Growth) | Harta (Maal) | Dharuriyat |
| 9 | Industri, Inovasi, & Infrastruktur (Industry, Innovation, & Infrastructure) | Harta (Maal) | Hajiyat |
| 10 | Berkutangnya Kesenjangan (Reduced Inequalities) | Harta (Maal) | Dharuriyat |
| 11 | Kota & Komunitas Berkelanjutan (Sustainable Cities & Communities) | Keturunan (Nasb), Jiwa (Nafs), & Harta (Maal) | Hajiyat |
| 12 | Konsumsi & Produksi Bertanggung Jawab (Responsible Consumption & Production) | Keturunan (Nasb) & Jiwa (Nafs) | Hajiyat |
| 13 | Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action) | Keturunan (Nasb) & Akal (Aql) | Hajiyat |
| 14 | Ekosistem Laut (Life Below Water) | Keturunan (Nasb), Harta (Maal), & Akal (Aql) | Hajiyat |
| 15 | Ekosistem Darat (Life on Land) | Keturunan (Nasb) | Hajiyat |
| 16 | Perdamaian, Keadilan, & Kelembagaan Kuat (Peace, Justice, & Strong Institutions) | Jiwa (Nafs), Keturunan (Nasb), & Harta (Maal) | Dharuriyat |
| 17 | Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals) | Harta (Maal) & Akal (Aql) | Hajiyat |
Kesimpulan
Berdasarkan kajian mendalam di atas, dapat disimpulkan bahwa instrumen sukuk wakaf daerah memegang peranan yang sangat krusial dan strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan kota modern. Melalui perpaduan antara kepatuhan syariah dan profesionalisme pasar modal, instrumen ini mampu merespons masalah defisit anggaran (APBD) pemerintah daerah dengan menyediakan skema pembiayaan alternatif yang murah, berisiko terkendali, dan akuntabel. Penerapan inovasi ini secara nyata merefleksikan keberhasilan otonomi daerah melalui penggabungan fungsi komersial dan sosial ekonomi secara adil.
Dari lensa Maqashid Syariah, sukuk wakaf berhasil mencakup seluruh tingkatan kemaslahatan (dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat) serta menyentuh dimensi perlindungan aset publik agar tidak mengalami penyusutan nilai. Pada akhirnya, inilah yang menjadi pembeda utama sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, karena mampu mentransformasikan potensi dana sosial umat yang pasif menjadi pembangunan fasilitas publik yang produktif, berkeadilan, dan merata demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang sejati di perkotaan.
Mari Ubah Niat Baik Jadi Dampak Abadi!
Lahan tidur yang telantar di sekitar kota kita dan dana yang mengendap di rekening sebenarnya bisa menjadi kunci utama lahirnya rumah sakit gratis, sekolah berkualitas, dan fasilitas publik ramah lingkungan bagi jutaan masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah peluang investasi peradaban terbaik untuk meraih pahala mengalir terus yang investasinya dijamin aman secara syariah dan duniawi.
Bersama Wakaf Mulia Institute, Anda dapat ikut serta secara aktif dalam gerakan inovasi wakaf produktif dan investasi sosial nasional. Salurkan wakaf uang terbaik Anda sekarang juga melalui platform resmi wakafmulia.org, atau hubungi pusat layanan kerja sama kami untuk berkolaborasi dalam program perluasan investasi strategis Sukuk Wakaf demi kemandirian, kedaulatan, dan kesejahteraan umat yang berkelanjutan!
Sumber
Zohella, Andika Jati. 2024. “Regional Sukuk Waqf: Alternative Financing for Urban Development from a Maqashid Sharia Perspective.” Dalam Proceedings of the 2nd Ibn Khaldun International Conference on Applied and Social Sciences (IICASS 2024), diedit oleh W. Widyasari et al., 42–59. Advances in Social Science, Education and Humanities Research 871. Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-299-6_2.
