November 2022

Anggota (Komisioner) dan Ketua Pusat Kajian dan Transformasi Digital (PKTD) Badan Wakaf Indonesia (BWI), Irfan Syauqi Beik, mengatakan bahwa potensi wakaf di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dilihat dari data pengumpulan uang nasional. “Pada periode 2011-2018 uang wakaf Indonesia terkumpul 255 Miliar. Pada periode 2018-2021 terkumpul sebanyak 855 Miliar. Sejak […]

Jurnalis Ma’had al-Jami’ah al-Aly. Setiap manusia, terutama umat Islam tentunya ingin berinvestasi. Sementara investasi yang paling kekal dan bisa kita panen selamanya adalah wakaf. Hampir setiap umat Muslim di Indonesia berwakaf, baik berupa wakaf tanah, wakaf uang, dan lain sebagainnya guna ingin mengamalkan amaliyah Rasulullah saw tentang wakaf yang manfaatnya akan terus-menerus mengalir, sekalipun pewakafnya telah

Dunia filantropi di Indonesia memegang kunci dalam konteks sosial. Dalam hal ini, konstelasi politik, sosial, ekonomi Indonesia membuat Muhammadiyah memiliki modal dalam hal yang luas untuk mobilisasi dalam bentuk zakat, infaq, wakaf, dan sedekah. Praktik berzakat secara filantropi di Indonesia sendiri baru dimulai pada tahun 90-an. Sebelumnya, masyarakat muslim melakukan zakat, infaq, wakaf dan sedekah

Filantropi Islam mempunyai instrumen beragam seperti zakat, wakaf, infaq dan sedekah. Penggunaan instrumen tersebut ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan yang merupakan tujuan maqashid syariah. Namun saat ini justru terjadi ketimpangan yang signifikan dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun perlakuan hukum. Merespon hal tersebut, Prodi Ilmu Ekonomi dan Lab. ZISWA (Zakat, Sedekah, Infaq, Wakaf) membentuk sebuah

Wakaf telah dikenal memiliki manfaat yang luas untuk sosial-ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur, sekolah sebagai salah satu contohnya, menjadi salah satu hasil pemberdayaan wakaf untuk masyarakat tanpa keharusan untuk bergantung pada pemerintah.  Praktik wakaf juga telah dilakukan di berbagai negara muslim. Namun, dampak yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf dirasa masih terbatas dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai perlu dibuat lembaga khusus untuk mengawasi organisasi atau yayasan filantropi agar tidak terjadi penyelewengan dana donasi. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyusul hebohnya isu penyelewengan dana oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT). “Memang harus diperkuat dan kemudian pengawasan oleh lembaga apakah itu independen atau lembaga khusus sangat

BUNTUT kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT), diduga ada ratusan lembaga filantropi lain yang menyelewengkan dana umat. Butuh pengawasan mendalam terhadap aksi lembaga filantropi nakal. Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) ‘Kolaborasi Intelkam Polri-(BIK) Dengan Kementerian Lembaga Dalam Mendeteksi Pengelolaan Dana Filantropi’ di Jakarta, Senin (1/11). Forum ini digagas oleh Kombes Solehan Sik MH,

Perlu Harmoniasasi Regulasi untuk Dukung Filantropi di Indonesia, Regulasi yang Mendukung Perkembangan Donasi Dibutuhkan Untuk Meningkatkan Tatakelola dan akuntabilitas Aktivitas Lembaga Filantropi INDONESIA yang dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia menurut riset World Giving Index 2022 yang dikeluarkan Charities Aid Foundation. Bangsa Indonesia patut bangga, karena penghargaan ini didapat Indonesia selama 5 kali berturut-turut.

Menteri Kesehatan Budi G Sadikin menyampaikan presidensi Indonesia dalam presidensi G20 menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong terbentuknya mekanisme pembiayaan yang lebih efektif dalam penanganan pandemi ke depan. Mekanisme ini digagas melalui Financial Intermediary Funds (FIF) untuk meningkatkan respons, pencegahan, persiapan, deteksi. Hingga september 2022 setidaknya sebesar US $ 1.4 Miliar yang sudah terkumpul melalui

Pandemi Covid-19 berdampak pada tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga perekonomian nasional. Belanja negara semakin meningkat untuk pendanaan berbagai program pencegahan dan penanggulangan pandemi. “Efek pandemi masih akan terus ada hingga 3-4 tahun mendatang ditambah dengan adanya resesi menjadikan beban berat bagi Kemenkes sehingga pemerintah perlu mencari skema pembiyaan yang bekeadilan dan berkelanjutan,” kata