Jamaah Haji Aceh Paling Makmur: Membuka Potensi Wakaf Belajar dari Baitul Asyi Aceh

Selama berabad-abad, pemahaman masyarakat Muslim mengenai wakaf sering kali terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah, masjid, atau lahan pemakaman. Namun, seiring dengan berkembangnya instrumen keuangan syariah, muncul sebuah terobosan besar yang transformatif: wakaf uang (cash waqf). Wakaf uang hadir sebagai instrumen finansial inovatif yang meruntuhkan batasan lama bahwa wakaf hanya bisa dilakukan oleh kalangan kelas atas yang memiliki aset tanah luas.

Kini, setiap individu dapat berwakaf dengan nominal berapa pun yang mereka miliki. Fleksibilitas ini menjadikannya sarana yang sangat inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (community welfare) serta memperkuat sendi-sendi perekonomian regional tanpa sedikit pun mengabaikan batasan-batasan syariah yang ketat. Melalui pengelolaan yang produktif, dana pokok wakaf akan tetap terjaga secara utuh, sementara hasil investasinya mengalir secara kontinu untuk membiayai sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan umat. Inilah esensi sejati dari sedekah jariyah yang memberikan pahala mengalir terus meskipun sang wakif telah berpulang ke rahmatullah.

Di Indonesia, legalitas formal wakaf uang memiliki fondasi yang sangat kuat dan kokoh, baik dari sudut pandang hukum Islam (fikih) maupun hukum positif. Tonggak sejarah wakaf uang di tanah air dimulai ketika Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan Fatwa tentang Permatfannya Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002. Fatwa ini menyatakan bahwa wakaf uang (waqf al-nuqud) hukumnya jawaz (boleh) dan nilai pokoknya harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Langkah progresif MUI ini kemudian diakomodasi oleh pemerintah ke dalam regulasi negara melalui pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menjadi payung hukum formal yang mengatur tata kelola, hak, serta kewajiban para pemangku kepentingan wakaf. Dalam Pasal 42 dan 43 UU No. 41 Tahun 2004, ditegaskan bahwa seorang Nazhir (pengelola wakaf) berkewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya secara produktif. Regulasi ini juga melarang keras Nazhir mengubah peruntukan atau status aset wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI sendiri merupakan lembaga negara independen yang dibentuk untuk memajukan perwakafan nasional. Izin perubahan tersebut hanya dapat diberikan jika aset wakaf terbukti tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan akta ikrar wakaf semula.

Sebagai platform yang berkomitmen mengedukasi umat dalam syiar ibadah finansial, wakafmulia.org melalui Wakaf Mulia Institute menyajikan artikel mendalam ini dengan tujuan utama membedah strategi nyata dalam pengumpulan (fund collection) serta sistem manajemen produktif wakaf uang. Kita tidak hanya akan mendiskusikan teori, melainkan menelisik sebuah model keberhasilan riil di lapangan, yaitu Yayasan Wakaf Baitul Asyi di Banda Aceh, Indonesia. Melalui studi komprehensif yang dianalisis oleh Mira Amelia, Mizaj Iskandar, dan Muslim Abdullah (2025) dari UIN Ar-Raniry, kita akan melihat bagaimana dana umat yang dikumpulkan secara sukarela mampu ditransformasikan menjadi bisnis-bisnis produktif yang menghasilkan dampak sosial luar biasa dan berkelanjutan.

Wakaf dalam Syariat

Al-Qur’an

Meskipun secara eksplisit istilah “wakaf” tidak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur’an, para ulama lintas mazhab sepakat bahwa ibadah wakaf termasuk dalam payung besar perintah untuk berinfak dan bersedekah di jalan Allah SWT (infāqun fī sabīlillāh). Oleh karena itu, argumen teologis yang mendasari keabsahan wakaf uang merujuk pada keumuman ayat-ayat Al-Qur’an mengenai anjuran menginfakkan harta terbaik.

Beberapa ayat suci Al-Qur’an yang menjadi pilar utama landasan ini antara lain:

1. Surah Al-Baqarah Ayat 261: > “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”

   Ayat ini memberikan motivasi spiritual yang luar biasa mengenai konsep multiplikasi pahala. Dalam konteks wakaf uang produktif, investasi dana pokok yang menghasilkan keuntungan finansial secara terus-menerus adalah representasi nyata dari benih yang tumbuh dan melipatgandakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

2. Surah Al-Baqarah Ayat 267 (dirujuk sebagai ayat 276 dalam literatur tertentu): > “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan…”

   Uang yang dihasilkan dari mata pencaharian yang halal dan thayyib merupakan bagian dari “hasil usaha yang baik-baik” yang sangat utama untuk diwakafkan demi kemaslahatan umat.

3. Surah Ali Imran Ayat 92: > “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.”

   Uang tunai adalah salah satu bentuk harta yang paling dicintai dan dibutuhkan oleh manusia modern karena sifatnya yang sangat likuid. Mengorbankan sebagian uang yang dicintai untuk dijadikan wakaf adalah wujud pembuktian keimanan yang tinggi.

Dari Hadis

Selain ayat Al-Qur’an, landasan operasional wakaf bersumber dari hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Hadis pertama yang sangat populer dan menjadi fondasi utama doktrin sedekah jariyah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Ahmad)

Para ulama menafsirkan kata “sedekah jariyah” dalam hadis tersebut sebagai wakaf, karena hanya pada ibadah wakaflah sebuah aset ditahan (tidak habis sekali pakai) namun manfaat atau hasilnya terus mengalir (jariyah) tanpa putus.

Hadis kedua yang menjadi cetak biru (blueprint) tata kelola manajemen wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengenai tanah Sahabat Umar bin al-Khattab RA di Khaybar. Ibnu Umar menceritakan bahwa Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar, lalu menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk mengenai properti terbaik yang pernah diraihnya itu. Rasulullah SAW menjawab:

“Jika engkau berkenan, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya.” (HR. Bukhari, Hadis No. 2532).

Umar RA kemudian mewakafkan tanah tersebut dengan syarat tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan, melainkan hasilnya disedekahkan kepada yang berhak. Prinsip “tahan pokoknya, alirkan manfaatnya” inilah yang dipindahkan oleh para fukaha kontemporer ke dalam sistem pengelolaan wakaf uang.

Para Ulama Kontemporer

Dalam literatur fikih modern seperti kitab Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū, dijelaskan bahwa keabsahan wakaf uang dapat ditarik melalui metode qiyas (analogi) dengan legalitas wakaf pada aset tidak bergerak (immovable property). Benang merah dari kedua instrumen ini adalah kemampuan mereka untuk memberikan manfaat jangka panjang yang berkembang dan berkelanjutan secara konstan.

Secara historis, gagasan wakaf uang sebenarnya bukanlah hal yang baru sama sekali. Imam Az-Zuhri (wafat 124 H), salah satu ulama terkemuka dari generasi Tabi’in dan pelopor kodifikasi hadis (Tadwin al-Hadith), telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan wakaf dalam bentuk mata uang dinar dan dirham. Caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha yang bergerak di sektor riil, lalu keuntungan atau dividen yang dihasilkan digunakan untuk mendanai dakwah, menyediakan fasilitas sosial, serta membangun sarana pendidikan Islam.

Di era modern, pakar ekonomi Islam kontemporer terkemuka, Dr. Monzer Kahf, menegaskan bahwa wakaf uang sepenuhnya diperbolehkan berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum wakaf dalam Islam. Beliau menyatakan bahwa tidak ada satu pun nash eksplisit, baik di dalam Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi, yang melarang penggunaan uang tunai sebagai objek wakaf. Justru, fleksibilitas uang menjadikannya jauh lebih produktif dan adaptif dalam merespons dinamika kebutuhan ekonomi umat Islam saat ini.

Dalam Empat Mazhab

Keabsahan wakaf uang juga tercermin dari dinamika pemikiran fikih di antara empat madzhab besar yang memiliki argumen dan karakteristik pendekatan masing-masing:

• Hanafi: Memperbolehkan wakaf uang jika praktik tersebut telah menjadi kebiasaan atau adat kebiasaan (‘urf) yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dana wakaf disalurkan sebagai modal bisnis komersial melalui akad investasi syariah seperti Mudarabah atau Mubada’ah. Keuntungannya kemudian diberikan kepada para penerima manfaat (mauquf ‘alayh).

• Shafi’i: Secara tradisional berfokus pada syarat bahwa objek wakaf harus berupa barang yang bertahan lama (ta’bid) dan tidak mudah rusak. Namun, fukaha Syafiiyah kontemporer membuka pintu keabsahan wakaf uang dengan mengedepankan fungsi esensial uang yang nilainya dapat diabadikan. Mereka menekankan pentingnya pemenuhan 4 Pilar Wakaf: Wakif (pemberi), Mauquf ‘alayh (penerima), Mauquf (aset wakaf), dan Sighat (pernyataan akad).

• Maliki: Secara eksplisit memperbolehkan wakaf uang, termasuk dalam bentuk mata uang emas (dinar) maupun perak (dirham). Dalam kitab Al-Mudawwanah, dibahas penggunaan wakaf uang untuk pembentukan rotating community loan funds (dana pinjaman kebajikan yang berputar). Uang dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan dan wajib dikembalikan secara utuh ke dalam kas wakaf untuk dipinjamkan kembali kepada orang berikutnya.

Enam Prinsip Pemberdayaan Wakaf

Agar pengelolaan dana wakaf uang berjalan secara efektif, efisien, dan terhindar dari risiko kerugian finansial maupun pelanggaran syariah, terdapat enam prinsip emas (Six Golden Principles) yang wajib diterapkan secara ketat oleh setiap lembaga pengelola:

1. Prinsip Syariah (Sharia Compliance): Seluruh aktivitas penghimpunan, penempatan, dan investasi dana wakaf uang harus berjalan dalam koridor hukum Islam. Lembaga wajib memastikan bahwa ekosistem bisnis dan instrumen keuangan yang dipilih bersih dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan atau ambiguitas), dan maisir (spekulasi atau perjudian).

2. Prinsip Kelembagaan (Institutional Grounding): Pengelolaan wakaf uang tidak boleh dilakukan secara amatir oleh perorangan tanpa struktur yang jelas. Manajemennya harus dipegang teguh oleh lembaga resmi yang memiliki legalitas hukum, kompetensi, dan otoritas formal, baik berupa Nazhir berbadan hukum yang terdaftar maupun di bawah supervisi Badan Wakaf Indonesia (BWI).

3. Prinsip Tatakelola yang Baik (Good Governance): Pengelolaan wakaf uang harus dilakukan sesuai dengan tata kelola operasional yang berlandaskan lima pilar utama: Transparansi (keterbukaan laporan keuangan), Akuntabilitas (kejelasan tanggung jawab administrasi), Responsibilitas (kepatuhan pada regulasi), Independensi (bebas dari intervensi pihak luar), dan Fairness (keadilan).

4. Prinsip Produktivitas (Productivity Principle): Dana pokok wakaf uang tidak boleh dibiarkan mengendap secara pasif di dalam kas tanpa menghasilkan perputaran ekonomi (stagnant). Nazhir berkewajiban memutar dana tersebut secara aktif ke sektor-sektor produktif guna menghasilkan laba komersial yang nantinya akan dialokasikan penuh bagi kepentingan para penerima manfaat (mawquf ‘alayh).

5. Prinsip Keadilan (Fairness Principle): Hasil dari surplus pengelolaan produktif harta wakaf harus didistribusikan secara proporsional, obyektif, dan tepat sasaran. Lembaga dilarang keras memusatkan atau memonopoli penyaluran manfaat hanya kepada segelintir kelompok atau kepentingan elit tertentu.

6. Prinsip Keberlanjutan (Sustainability Principle): Dana wakaf harus dikelola dengan visi jangka panjang lintas generasi. Penempatan investasi wajib mempertimbangkan mitigasi risiko yang matang agar nilai pokok kapital wakaf uang tidak tergerus atau hilang akibat kerugian bisnis, sehingga manfaatnya dapat dinikmati secara berkelanjutan.

Studi Kasus: Kebangkitan Yayasan Baitul Asyi Aceh

Salah satu contoh nyata keberhasilan kerja nyata pengelolaan wakaf uang secara produktif di Indonesia dapat kita temukan pada Yayasan Wakaf Baitul Asyi. Yayasan ini secara resmi didirikan di Kota Banda Aceh pada tanggal 8 Juni 2022. Pembentukan yayasan ini diinisiasi oleh para tokoh agama dan akademisi di Aceh, dipimpin oleh Ustadz Mizaj Iskandar selaku Ketua Yayasan.

Pendirian yayasan ini didasari oleh sebuah romansa sejarah dan inspirasi agung yang bersumber dari benua seberang, yakni manajemen Baitul Wakaf Habib Bugak Asyi di Kota Suci Mekah, Arab Saudi. Pada tahun 1809 Masehi, seorang ulama dan saudagar dermawan asal Aceh bernama Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi (yang terkenal dengan gelar Habib Bugak Asyi) mengikrarkan wakaf sebidang tanah di dekat Masjidil Haram. Berkat pengelolaan Nazhir di Mekah yang sangat amanah dan profesional selama lebih dari dua abad, aset tanah tersebut bertransformasi menjadi hotel-hotel mewah bernilai tinggi. Surplus keuntungan dari hotel tersebut terus dibagikan secara tunai kepada setiap jamaah haji asal Aceh setiap tahunnya tanpa pernah putus hingga hari ini. Terinspirasi oleh daya tahan ekonomi spiritual inilah, Yayasan Wakaf Baitul Asyi didirikan di Banda Aceh.

Fundraising Strategis

Dalam menghimpun dana wakaf uang, Yayasan Wakaf Baitul Asyi menerapkan strategi sosiologis yang cerdas, persuasif, dan tanpa paksaan. Penjaringan dana perdana dilakukan langsung di tanah suci Mekah pada tahun 2022. Komite yayasan mendekati para jemaah haji asal Aceh yang baru saja menerima hak kompensasi tunai dari sisa hasil usaha (yield) Wakaf Habib Bugak Asyi di Mekah.

Ketika para jemaah haji memegang uang tunai hasil keuntungan wakaf masa lalu, yayasan menawarkan sebuah program edukasi sukarela untuk menghidupkan kembali semangat wakaf di tanah air. Pendekatan emosional dan spiritual yang menyentuh hati ini memicu gelombang kerelaan. Melalui strategi transparansi yang tinggi, pemanfaatan teknologi informasi, serta reputasi para pengelolanya yang diisi oleh tokoh-tokoh tepercaya, tingkat kepercayaan masyarakat (community trust) terbangun dengan sangat kokoh.

Jutaan jadi Miliaran

Kepercayaan yang kokoh membuahkan hasil finansial yang sangat impresif. Pada awal pengumpulannya di tahun 2022, kolam dana (fund pool) wakaf uang yang berhasil dihimpun dari komitmen sukarela jemaah haji Aceh tercatat berjumlah Rp 322.000.000.

Melalui tata kelola investasi riil yang agresif namun terukur, dikombinasikan dengan pengumpulan dana berkelanjutan dari masyarakat umum dan berbagai lembaga, aset wakaf uang yayasan melonjak drastis hanya dalam waktu dua tahun. Berdasarkan data riset terbaru tahun 2024, total aset wakaf uang yang berhasil dikelola oleh Yayasan Wakaf Baitul Asyi telah menembus angka sebesar IDR 2,4 Miliar.

Perbankan Syariah

Akselerasi pertumbuhan dari jutaan rupiah menjadi miliaran rupiah ini tidak lepas dari peran perbankan syariah sebagai katalisator utama. Yayasan Wakaf Baitul Asyi menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Aceh Syariah, yang bertindak resmi sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Bank Aceh Syariah menjalankan peran krusial sebagai perantara (intermediary) yang tepercaya. Bank memfasilitasi dan mempermudah akses bagi warga Aceh untuk menyetorkan dana wakaf tunai mereka melalui jaringan perbankan syariah yang efisien dan transparan. Salah satu program unggulan kolaborasi ini adalah implementasi Cash Wakaf Link Deposito (CWLD). Melalui skema CWLD, imbal hasil dari penempatan instrumen keuangan perbankan tersebut secara aman dialirkan ke rekening Yayasan Wakaf Baitul Asyi untuk dikelola sebagai dana produktif penyokong sektor sosial.

Peran Akad Mudarabah (Bagi Hasil)

Pilar utama yang membuat Yayasan Wakaf Baitul Asyi berkembang adalah keberanian mereka menerjunkan dana wakaf tunai langsung ke sektor riil melalui skema Akad Mudārabah (kerja sama bagi hasil). Dalam kemitraan ini, Yayasan bertindak sebagai Shahibul Maal (pemilik modal), sedangkan mitra pengusaha bertindak sebagai Mudharib (pengelola usaha).

Berikut adalah tiga model bisnis produktif siap pakai (turnkey) yang dijalankan oleh yayasan untuk melipatgandakan aset umat:

1. Toko Kelontong Mitra Abadi (Sektor Ritel)

Bisnis ritel kelontong merupakan salah satu instrumen investasi perdana yang dipilih karena perputaran arusnya yang cepat. Toko ini terletak di Jalan Angkasa No. 7, Pasar Batoh, Kota Banda Aceh. Yayasan menjalin kontrak kerja sama selama dua tahun (periode 2022 hingga 2024) dengan seorang pengelola usaha ritel, Bapak Saimi Usman.

• Nilai Kontrak Injeksi Modal: IDR 150.000.000

• Sistem Bagi Hasil Bertingkat (Tiered Profit-Sharing Ratio):

  • Tahun Pertama (2022–2023): Nisbah disepakati sebesar 70:30 (70% untuk Pengelola/Mitra, 30% untuk Nazhir/Yayasan).

  • Tahun Kedua (2023–2024): Nisbah disesuaikan menjadi 60:40 (60% untuk Pengelola/Mitra, 40% untuk Nazhir/Yayasan).

• Ketentuan Risiko: Sesuai isi kontrak kerja sama yang disepakati, jika terjadi risiko kerugian operasional tertentu, hal tersebut ditanggung oleh pihak pengelola usaha sebagai bentuk tanggung jawab manajemen komersial.

• Realisasi Keberhasilan: Bisnis ini sukses luar biasa. Pada pembagian keuntungan tahun 2023, yayasan menerima bagi hasil sebesar IDR 21.172.000. Pada tahun 2024, keuntungannya meningkat menjadi IDR 46.577.000. Jika diakumulasikan selama dua tahun masa kerja sama, Toko Kelontong Mitra Abadi berhasil menyumbangkan total pendapatan bersih sebesar IDR 67.749.000 ke dalam kas wakaf.

2. Inisiatif Periklanan Video Tron (Sektor Media & Periklanan)

Melihat potensi periklanan luar ruang (outdoor advertising) yang tumbuh subur di Kota Banda Aceh, yayasan mengambil langkah visioner dengan mendanai pengadaan unit media iklan elektronik Video Tron. Perangkat ini dipasang di area Dhapue Kupi, sebuah kedai kopi dengan arus kunjungan konsumen yang sangat padat di Gampong Sukadamai, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh. Kerja sama ini berlangsung dari tahun 2022 hingga 2023.

• Nilai Kontrak Injeksi Modal: IDR 60.000.000

• Nisbah Bagi Hasil: Disepakati sebesar 75:25 (75% hak Pengelola Teknis, 25% hak Nazhir/Yayasan).

• Realisasi Keberhasilan: Dalam kurun waktu satu tahun operasional kontrak, proyek Video Tron ini berjalan efektif dan berhasil menyetorkan surplus bagi hasil bersih sebesar IDR 25.000.000 kepada yayasan.

3. Perusahaan Kuliner Mie Gobang (Sektor Kuliner)

Aceh terkenal dengan budaya kulinernya yang kuat. Peluang inilah yang ditangkap oleh yayasan dengan melakukan ekspansi investasi ke sektor makanan dan minuman (food and beverages). Yayasan mendanai operasional gerai kuliner Mie Gobang yang berlokasi di pusat keramaian kuliner, Rex Jalan Safiatuddin, Banda Aceh. Kemitraan ini menggunakan skema Akad Mudarabah dengan durasi satu tahun.

• Nilai Kontrak Injeksi Modal: IDR 100.000.000

• Nisbah Bagi Hasil: Disepakati porsi 70:30 (70% untuk Pengelola Usaha, 30% untuk Nazhir/Yayasan).

• Status Operasional: Berdasarkan laporan riset, kemitraan komersial dengan Mie Gobang masih berada dalam fase pengembangan operasional aktif (operational growth phase) dan terus mematangkan pengelolaan administrasi menuju siklus pembagian keuntungan komersial tahap berikutnya.

Tabel Portofolio Bisnis Produktif Yayasan Wakaf Baitul Asyi

Nama Proyek Bisnis	Sektor Industri	Lokasi Proyek	Nilai Investasi (IDR)	Nisbah Bagi Hasil (Mitra : Nazhir)	Total Keuntungan bagi Kas Wakaf (IDR)	Status Proyek
Mitra Abadi	Ritel Kelontong	Pasar Batoh, Banda Aceh	150.000.000	Thn 1 (70:30)   Thn 2 (60:40)	67.749.000	Selesai Kontrak 2 Tahun
Video Tron	Periklanan / Media	Dhapue Kupi, Lueng Bata	60.000.000	75:25	25.000.000	Selesai Kontrak 1 Tahun
Mie Gobang	Kuliner (F&B)	Rex Jl. Safiatuddin	100.000.000	70:30	Fase Pertumbuhan Usaha	Aktif Berjalan

Pengaruh Sosial Baitul Asyi: Siapa yang Terbantu?

Esensi utama dari keberhasilan memutar uang dalam ekosistem bisnis syariah di atas bukanlah untuk menumpuk kekayaan lembaga, melainkan demi melahirkan dampak sosial yang nyata (tangible social impact). Seluruh keuntungan bersih yang diperoleh Yayasan Wakaf Baitul Asyi dialirkan secara sistematis ke berbagai program kemaslahatan:

Pendidikan Islam

Pendidikan Islam berbasis pesantren (Dayah di Aceh) menjadi pilar utama penerima manfaat yayasan. Yayasan Wakaf Baitul Asyi menjalin kemitraan erat dengan Dayah Wakaf Barbate Islamic City, sebuah institusi pendidikan Islam yang fokus membina santri dari kalangan yatim dan kurang mampu.

Sejak terjalin kemitraan dari tahun 2022 hingga 2024, yayasan telah menggelontorkan bantuan finansial operasional secara bertahap dengan total akumulasi mencapai IDR 25.000.000. Alokasi bantuan ini terus mengalami tren kenaikan positif: di tahun pertama dibantu sebesar IDR 10 Juta, dan naik menjadi IDR 15 Juta di tahun kedua. Selain uang tunai, yayasan menyokong kebutuhan belajar santri dengan mendonasikan perangkat keras teknologi berupa laptop untuk menunjang kegiatan operasional komputer. Bapak Erdi, pengurus kesiswaan Dayah, mengakui bantuan ini sangat vital bagi pemenuhan pangan, sandang, dan teknologi santri.

Dukungan Sosial

Dampak sosial dari perputaran bisnis ritel toko kelontong dan makanan juga dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput. Dari hasil pengelolaan unit usaha riil tersebut, pada bulan Desember 2023, Yayasan Wakaf Baitul Asyi menyalurkan dana bantuan langsung kemanusiaan dengan total nilai IDR 12.155.000 kepada Dayah Wakaf Barbate. Dana sosial tersebut bersumber dari dua pos perniagaan produktif:

• Penyaluran dana Zakat Perniagaan (business zakat) sebesar IDR 5.655.000.

• Penyaluran dana Alokasi Sedekah/Infak pengelolaan bisnis sebesar IDR 6.500.000.

Jamaah Haji

Hubungan historis antara Banda Aceh dan Kota Suci Mekah tersambung secara sempurna (full-circle benefit) melalui pengelolaan aset ini. Seperti yang dikisahkan oleh salah satu Nazhir senior, Sheikh Abdul Latief Baltou (yang telah berkhidmat mengelola Wakaf Baitul Asyi di Mekah selama lebih dari sepuluh tahun) , ketika sebagian tanah wakaf terdahulu terkena proyek perluasan kompleks Masjidil Haram, komite wakaf memindahkan ganti rugi tersebut untuk membeli dua petak tanah baru yang berjarak sekitar 500 meter dari Masjidil Haram.

Di atas tanah tersebut kini berdiri hotel yang dikerjasamakan dengan pengusaha di bawah sistem bagi hasil. Laba dari hotel inilah yang mengalir kembali dalam bentuk pembagian bonus tunai berkisar antara 1.000 hingga 2.000 Riyal per orang bagi jamaah haji asal Aceh. Pada musim haji tahun 2023, tercatat setiap jamaah haji Aceh menerima distribusi tunai merata sebesar SAR 1.500 per jamaah. Pola keberhasilan di Mekah inilah yang diadopsi penuh oleh yayasan di Aceh, di mana hasil usaha lokal dikelola untuk kemaslahatan publik, termasuk penyediaan layanan ambulans gratis bagi warga di Aceh.

Penghargaaan Lembaga

Dampak sosio-ekonomi yang masif dan transparan ini tidak luput dari perhatian pemerintah dan otoritas moneter. Atas dedikasinya merevitalisasi perekonomian umat, pada tahun 2023 Yayasan Wakaf Baitul Asyi dianugerahi dua penghargaan prestisius sekaligus:

1. Penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Aceh, yang menobatkan yayasan sebagai Lembaga Model Percontohan Terbaik dalam Menjadikan Wakaf Produktif.

2. Penghargaan dari Bank Indonesia (BI) dalam ajang Sharia Festival, yang menetapkan yayasan sebagai Lembaga ZISWAF Terbaik Kedua di Seluruh Provinsi Aceh.

Tantangan Masa Depan

Sumber Daya Manusia

Meskipun mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, riset dari Amelia, Iskandar, dan Abdullah (2025) juga mengungkap adanya tantangan internal (roadblocks) yang krusial. Hambatan utama yang dihadapi oleh Yayasan Wakaf Baitul Asyi adalah keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertindak sebagai Nazhir profesional penuh waktu (professional full-time trustees).

Saat ini, roda manajemen organisasi yayasan masih digerakkan secara paruh waktu oleh para dosen dan akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang memiliki kesibukan mengajar padat. Ketiadaan tim eksekutif khusus yang murni mencurahkan seluruh waktu mereka untuk mengelola portofolio bisnis wakaf uang menyebabkan manajemen pengelolaan dirasa masih perlu ditingkatkan agar berjalan secara maksimal.

Kesadaran Masyarakat

Tantangan eksternal yang dihadapi adalah masih tingginya tingkat ketidaktahuan masyarakat (awareness gap) mengenai regulasi, tata cara, dan urgensi ekonomi dari wakaf uang. Sebagaimana dikonfirmasi dalam studi literatur (Fadhilla dkk., 2025), sebagian masyarakat di Aceh, khususnya yang bermukim di wilayah pedesaan dan kawasan pelosok terpencil, masih kekurangan informasi up-to-date mengenai eksistensi dan regulasi wakaf uang. Banyak yang belum menyadari pentingnya wakaf uang sebagai instrumen strategis untuk mengentaskan kemiskinan.

Rancangan Strategis ke Depan

Menyikapi berbagai hambatan tersebut, jajaran pengurus Yayasan Wakaf Baitul Asyi telah menyusun draf cetak biru strategis (Strategic Roadmap) masa depan untuk mengoptimalkan potensi dana abadi mereka:

• Perluasan Kemitraan Bank: Yayasan tengah merancang perluasan kerja sama dengan berbagai bank syariah nasional terkemuka seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) serta bank mikro syariah seperti Hikmah Wakilah untuk memperluas loket penyerapan dana wakaf uang.

• Digitalisasi Keuangan Total: Mengembangkan program manajemen keuangan berbasis elektronik secara penuh (fully electronic-based financial management) guna memangkas risiko kesalahan pencatatan akibat faktor kelalaian manusia (human error).

• Melompat ke Aset Skala Besar (Mega-Scale Asset Developments): Sesuai visi jangka panjang yang diutarakan oleh Ustadz Mizaj Iskandar, yayasan menargetkan kepemilikan aset infrastruktur komersial komprehensif. Rencana jangka panjang ini mencakup pembangunan hotel komersial di lokasi strategis Banda Aceh (seperti sekitar area Simpang Lima yang setara dengan Kyriad Hotel) serta pendirian rumah sakit Islam modern (setara RSUD Zainal Abidin). Laba dari mega proyek ini akan dialokasikan langsung untuk kemaslahatan sosial masyarakat luas.

• Penyediaan Asrama Mahasiswa Sewa: Membangun kompleks gedung asrama atau hunian sewa yang diperuntukkan bagi mahasiswa di Banda Aceh. Pendapatan sewa (rental income) dari asrama tersebut akan dialokasikan penuh untuk menyokong kebutuhan finansial kaum dhuafa.

• Program Beasiswa Lintas Daerah: Merancang program beasiswa pendidikan secara bertahap, diawali bagi anak-anak keturunan Habib Bugak Asyi yang berada di Aceh, kemudian diperluas secara merata ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh bagi siswa miskin berprestasi.

• Diferensiasi Portofolio Keuangan Syariah: Mengelola instrumen wakaf uang secara variatif melalui penempatan investasi syariah yang aman, seperti deposito syariah produktif, sukuk negara (obligasi syariah), dan surat berharga syariah lainnya.

Kesimpulan

Studi komprehensif atas operasional Yayasan Wakaf Baitul Asyi membuktikan sebuah kebenaran ilmiah dan syariah: wakaf uang bukan sekadar wacana teori di atas kertas fungsional, melainkan sebuah instrumen finansial yang sangat valid, legal, dan memiliki keabsahan mutlak di dalam hukum Islam. Ketika dana abadi dikelola oleh jajaran manajer yang amanah dan dilengkapi dengan entrepreneurial spirit (jiwa kewirausahaan) yang berani mengambil peluang investasi produktif, wakaf uang terbukti mampu menjelma menjadi mesin penggerak ekonomi umat yang sangat ampuh dalam mereduksi ketimpangan sosial dan menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan temuan riset ilmiah dari para akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh tersebut, kami di wakafmulia.org melalui Wakaf Mulia Institute menyerukan gerakan aksi nyata bagi seluruh lembaga pengelola wakaf uang di Indonesia:

1. Gencarkan Edukasi dan Sosialisasi Massal: Lembaga perwakafan disarankan untuk rutin mengadakan seminar sosialisasi yang kompeten secara tatap muka maupun daring via media sosial. Masyarakat di pedesaan hingga perkotaan harus dicerdaskan mengenai keutamaan wakaf uang sebagai sarana sedekah jariyah penolong akhirat yang menghasilkan pahala mengalir terus.

2. Tingkatkan Kompetensi Profesionalisme Nazhir: Lembaga wakaf harus proaktif meningkatkan kualitas para Nazhir dalam hal administrasi modern, pengelolaan dana syariah, serta optimalisasi jalinan kerja sama dengan sektor perbankan dan dunia usaha.

Terakhir, kami mendorong seluruh yayasan pengelola wakaf uang untuk terus memperluas ruang lingkup sebaran penerima manfaat (mauquf ‘alayh). Jangan memusatkan atau membatasi distribusi keuntungan hasil bisnis produktif hanya pada satu titik pesantren atau satu kelompok geografis tertentu saja. Lakukan pemetaan kebutuhan sosial secara obyektif, lalu distribusikan kemaslahatan ekonomi ini secara proporsional kepada berbagai komunitas miskin yang sedang mengalami kesulitan hidup di berbagai pelosok daerah demi terwujudnya pemerataan kesejahteraan umat secara berkeadilan.

Mari bersama kita gaungkan gerakan wakaf uang, demi investasi dunia yang berkah dan tabungan akhirat yang tak pernah ingkar janji. Kunjungi kanal resmi wakafmulia.org untuk memulai langkah wakaf pertamamu hari ini!

Sumber:

Amelia, Mira, Mizaj Iskandar, dan Muslim Abdullah. 2025. “Management and Collection of Money Waqf at the Baitul Asyi Waqf Foundation.” Journal of Islamic Economic and Business Management 1, no. 1: 361–399.